Saat ini, pemerintah Provinsi NTB bertugas untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp2 triliun tersebut cukup rasional untuk dilaporkan ke Kemenko Marves dalam menangani masalah persampahan dan energi terbarukan di KEK Mandalika beserta kawasan penyangganya. Apabila tidak rasional, kemungkinan besar dana tersebut tidak bakal dianggarkan.

“Melalui dana yang akan dianggarkan tersebut, kami ingin memaksimalkan berbagai usulan, seperti membuat seluruh jalan provinsi terhubung dengan KEK Mandalika, membeli lampu berbasis tenaga surya untuk penerangan seluruh jalan di Pulau Lombok, rehabilitasi hutan dan lahan,” papar Ridwan.

Apabila membicarakan kawasan penyangga KEK Mandalika, hutan-hutan di Pulau Sumbawa dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi hijau yang bakal menyumbang karbon di Pulau Lombok.

Secara garis besar, dana sebesar Rp2 triliun bakal dimanfaatkan untuk sektor konektivitas, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas keselamat jalan. Selain itu, terdapat sektor amenitas yang meliputi masalah desa wisata dan persampahan.

“Mengingat sewaktu MotoGP KEK Mandalika mengalami macet total, kami sedang menyurvei berbagai hal mengenai pembangunan jalan. Tapi, kami akan usahakan yang terbaik, seperti peningkatan ruas jalan dari simpang Songgong,” ujar Ridwan.

Sedangkan untuk jalur Keruak hingga Kuta, pemerintah Provinsi NTB bakal melanjutkan pembangunan jalan hingga 31 kilometer dengan empat lajur dua jalur.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar KEK Mandalika segera terselesaikan, terutama pada soal infrastruktur dan pengelolaan sampah. Rohmi menekankan agar empat TPA harus segera diselesaikan.

“Jadi, agar orang-orang datang ke Mandalika hijau dan bisa jadi pariwisata edukasi,” ujar Rohmi, saat memimpin rapat soal DPSP di Pendopo Wagub NTB, Senin (18/7).

Menurut Rohmi, apabila semua usulan yang diajukan pemerintah Provinsi NTB logis, ia yakin bahwa pemerintah pusat pasti bakal mendukung.