Belum lagi selama tiga tahun terkahir ini, banyak anggaran dari pusat dan provinsi diarahkan untuk peningkatan destinasi super prioritas di NTB seperti Mandalika dan Sanggigi. Tahun sebelumnya, Bima bisa peroleh DAK Rp2 miliar. 

"Sekarang, semuanya fokus ke Pulau Lombok dan kita di Sumbawa tidak dapat," ungkapnya.

Sehingga ketika sektor wisata tidak terurus kata Iwan, bukanlah hal yang mengejutkan.

"Karena alokasi anggaran dari daerah sangat terbatas. Kemampuan anggaran, hanya bisa melakukan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang mudah dijangkau," beber Iwan.

Ditanya solusi, Iwan mengaku memiliki rencana untuk menyerahkan pengelolaan objek wisata ke pihak ketiga.

Nantinya akan ada Memorandum of Understanding (MoU), yang bisa dibuat antara Dinas Pariwisata dengan pihak ketiga tersebut, dikutip Tribun lombok. 

Termasuk, cara pengelolaan dan apa yang bisa diperoleh pemda dalam kerjasama tersebut.

Dengan cara ini, diharapkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain objek wisata juga terurus dengan baik.

"Mau kelola sendiri, itu sulit karena kita terbatas pada anggaran," tegasnya.

Solusi lain yang sudah dilakukan saat ini tambah Iwan, mengajukan permohonan bantuan anggaran dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Informasi terakhir, proposal yang sudah kami ajukan akan segera terealisasi. Semoga ini bisa segera menjadi solusi," pungkasnya.