Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB, dalam menangani persoalan di Gili Trawangan, destinasi wisata favorit yang berada di Kabupaten Lombok Utara.  

KPK mendampingi menyelesaikan persoalan Gili Trawangan, yang berpotensi membuat negara rugi hingga triliunan akibat tidak maksimalnya penggunaan aset milik Pemprov NTB.

Saat membuka Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/9), Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah mengungkapkan, KPK yang terus hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB dalam menangani berbagai persoalan di NTB, salah satunya persoalan di Gili Trawangan. 

"Kita berterima kasih kepada KPK, yang telah mendampingi kami, memberikan masukan dan arahan, sehingga tersesat dijalan yang terang itu bisa dihindari, salah satunya yaitu KPK mendampingi kami untuk menyelesaikan persoalan Gili Trawangan yang berpotensi membuat negara rugi hingga triliunan akibat tidak maskimalnya penggunaan aset," jelas Bang Zul.

Menyikapi pendampingan KPK ini, Jumat (2/9) hari ini Gubernur Zul melakukan inspeksi ke Gili Trawangan. Lewat Pelabuhan Bangsal, pimpinan KPK dan rombongan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 menggunakan speed boat ke pelabuhan Gili Trawangan. Didampingi Tim Penyelamatan Aset dan Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemprov NTB.

Di Gili Trawangan, KPK berkeliling obyek aset milik Pemprov NTB seluas 65 hektar. KPK dan rombongan juga akan meninjau lokasi yang dikuasai masyarakat dan mau bekerjasama dengan pemerintah. Yakni lahan seluas 1.995m2 yang dihuni Kadri/Kana kebab. Serta lahan seluas 1.200 M2 dikuasai Irawati/Uber Dive Scbua.