“Semoga dengan cara ini pemerintah daerah membuka mata dan mendengar harapan masyarakat,” harap koordinator lapangan aksi tersebut.

Mahasiswa lain, Wahyudin Al-Walid menegaskan, aksi LTDS ini sebagai pesan simbolik kepada Bupati Bima selaku kepala daerah. Pesan serupa juga disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima dan wakil rayat asal Donggo dan Soromandi. 

“Pemda Bima harus belajar memahami kenyataan. Ada kerusakan jalan bertahun-tahun yang harus diperhatikan,” terangnya.

Dia menyebutkan, jalan penghubung di sejumlah desa di Kecamatan Donggo dan Soromandi rata-rata rusak.

“Di desa O’o, Kala, Mpili, dan Mbawa kondisi jalan sangat memprihatinkan. Begitu juga di Desa Wadukopa. Jalan tersebut kerap dilalui unsur pemerintah kecamatan, bahkan pimpinan daerah,” terangnya.

Melalui aksi itu, mereka menuntut Bupati Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk memperbaiki jalan rusak di Desa Kala dan O’o pada APBD Perubahan 2022. Mereka juga agar seluruh jalan rusak di Kecamatan Donggo dan Soromandi diperbaiki melalui APBD tahun 2023.