Konflik lahan Gili Trawangan semakin meruncing ketika aparat kepolisian melakukan penahanan terhadap masyarakat yang menggarap lahan HGU. Ini membuat suasana damai sulit tercipta.

Belum lagi saat aparat polisi dan TNI diturunkan ke Gili Trawangan membuat tenda di lahan HGU. Aparat diterjunkan dengan dalih operasi minuman keras dan narkoba.

Kegiatan tersebut dinilai sebagai genderang perang oleh masyarakat. Harapan perdamaian menjadi semakin suram. Dalam penelitiannya tentang konflik lahan di Gili Trawangan, Prof Asikin melakukan studi konflik dengan memuat enam faktor.

Pertama, adanya kebijakan yang salah di bidang pertanahan (khususnya di kawasan wisata); kedua, adanya sikap yang tidak tegas dari pihak Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan dalam penegakan peraturan hukum pertanahan; ketiga, adanya kecemburuan sosial dari masyarakat asli Gili Trawangan sebagai penggarap.

Keempat, pihak pengusaha kurang adanya tanggungjawab pengusaha (yang memperoleh Hak Guna Usaha); kelima, tidak adanya perlindungan hukum bagi Penduduk Asli Gili Trawangan; keenam, sikap arogan aparat penegak hukum dengan melakukan penindakan semena-mena dan merobohkan bangunan Villa milk masyarakat yang telah lama menghuni Gili Trawangan. 

Pemprov NTB mengakhiri sengketa lahan di Gili Trawangan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Kedua pihak melahirkan kesepakatan adendum untuk melakukan perubahan retribusi maupun hal lainnya.

Kesepakatan adendum menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat mengkritisi karena dianggap Pemprov tidak konsisten untuk mencabut izin PT. GTI. Sementara Pemprov menyepakati adendum untuk menghindari gugatan jika melakukan pemutusan kontrak. Gugatan dinilai akan sangat alot dan melelahkan.