Tentang kendala Disnakertrans sudah berupaya mencegah PMI unprosedural hingga melibatkan aparatur desa, namun tetap terulang lagi kejadian yang sama. 

Gede Aryadi menegaskan bahwa pemberangkatan PMI secara ilegal seperti ini malah tidak diketahui oleh kades. 

"Modusnya mereka jalan-jalan ke luar daerah, tanpa sepengetahuan desa/kadus," ucap mantan Kadis kominfo NTB ini. 

Di sisi lain, berdasarkan surat yang dihembuskan ke Disnakertrans NTB, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Dinas Sosial, Kepala DP3AP2KB, Kepala BRSAMPK Paramita Mataram, Kemensos, Direktur Reskrimum Polda NTB dan Baznas, diinformasikan terkait PMI Terkendala asal Provinsi NTB.

Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, dan UPT BP2MI Tanjung Pinang, disampaikan l data sementara PMI asal Provinsi NTB yang diselamatkan. 

Dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 6 orang. Kabupaten Lombok Tengah 15 orang, dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 orang. 

Diinformasikan bahwa jumlah PMI Terkendala ± 30 orang diantaranya 1 orang perempuan. Berhasil diselamatkan jumlah 23 orang jenis kelamin laki-laki (1 orang PMI atas nama Amat dibawa ke RS Budi Kemuliaan kota Batam karena sesak nafas kebanyakan minum air laut). 

Selanjutnya untuk sementara unsur SAR masih melaksanakan pencarian dilokasi kejadian dan dilaksanakan pendalaman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UPT BP2MI Provinsi NTB akan terus melakukan koordinasi dan menginformasikan kembali terkait perkembangan penanganan insiden kapal tenggelam di perairan Batam.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun BeritaBali.com, Rabu(15/6) puluhan PMI ilegal berangkat lewat bandara Lombok-Surabaya.

"Mereka menggunakan paspor 48 halaman, keberangkatan mereka ilegal. Mungkin ini yg kecelakaan," jelas sumber tersebut. 

Bahkan, pada Senin (13/6), PMI asal NTB ini selain tujuan Malaysia, ada juga yang berangkat dengan tujuan Abudabi dan Singapore.