“Untuk dampak psikis dari Dinas Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak akan turun langsung memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami trauma berkepanjangan dengan mendatangkan ahli psikologi,” jelasnya. 

Joko Jumadi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram mengatakan, masalah rebutan lahan sekolah ini sudah berlangsung lama dan memiliki problem yang sangat kompleks. Pihak SD yang awalnya "menumpang" dua tahun, namun berlanjut hingga 6 tahun menempati 8 ruang kelas SMPN 14 Mataram.

"Siswa SMP selama itu pula menempati ruangan seadanya. Kalau hujan kehujanan, kepanasan dan hanya beratap spandek," terang Joko Jumadi, dihubungi via WhatsApp, Jumat (2/9).

Keluhan para guru tentang situasi ini, juga didengar para siswa SMP. Disamping itu, ada kesenjangan antara siswa SMP yang rata-rata berasal dari orang tua kurang mampu. Sebaliknya, siswa SD Model yang menumpang lahan, rata-rata berasal dari wali murid strata ekonomi menengah ke atas.

"Jadi ada semacam kecemburuan, karena siswa SD Model ini berasal dari keluarga mampu. Dan ruang kelas mereka juga dilengkapi AC," ujar Joko Jumadi.

Diterangkan, siswa SMPN 14 Mataram harus belajar di area parkir, karena sebagian ruang kelasnya digunakan untuk belajar murid SD Model yang hingga kini masih ‘numpang’ gedung di sekolah di Siganteng tersebut.