Dikatakannya, sah-sah saja pemerintah memborong tiket, tetapi harus jelas alur dan polanya.

"Tapi kalau diborong seperti ini kan tak tertib. Kelangkaan tiket karena diborong," bebernya.

Lebih lanjut, Dewantoro menyayangkan sikap pemerintah yang memborong tiket tanpa ada regulasi yang mengatur sebelumnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa ada anggotanya yang sudah melaporkan kasus penipuan tiket bodong ini ke pihak kepolisian.

"Jadi ke depan gak bisa asal borong begini. Sekarang ada korban, siapa yang mau bertanggungjawab? Kan malu kita.  Masa sih suruh rakyat lawan pemerintah berdagang," sesal Dewantoro.

Sementara itu, salah satu pengusaha travel asal Lombok Barat yang enggan disebutkan namanya mengaku menjadi korban dari praktik penjualan tiket bodong. Pengusaha travel ini menguraikan kronologi penipuan penjualan tiket MotoGP tersebut.

Pengusaha travel ini menjelaskan, sebelumnya ia pernah ikut meeting bersama ITDC. Dalam rapat tersebut, dirinya mendapatkan informasi pembelian tiket di sistem penjualan.

Namun, saat mengecek tiket untuk hari ketiga MotoGP di sistem penjualan, ternyata ia menemukan tiket sudah habis.

"Saya kaget karena di sistem penjualan tiket untuk hari ketiga sudah habis dan ditutup. Saya heran kok bisa habis dalam waktu mendadak," katanya.

Lantaran tiket habis di sistem penjualan, akhirnya ia mencari tiket di jalur yang lain. Hal itu dilakukan karena ia sudah dapat pesanan 2 tamu paket yang berjumlah 8 orang.

“Tamu paket itu sudah ditanggung tiketnya, akomodasinya, dan transportnya,” tuturnya.

Awalnya, ia ditawarkan tiket oleh beberapa anak perusahaan BUMN, tetapi ia menolak membeli karena harganya melebihi standar.

Tak lama setelah itu, ia menemukan story Instagram seorang oknum Polisi yang membuat status ready tiket day ke 3, sehingga ia tertarik dan cepat-cepat ingin membelinya.

“Karena saya kenal dengan oknum itu, saya pun membelinya. Saya diminta kirim foto KTP,” ujar korban.