Peraturan daerah mengatur tiap perusahaan wajib melibatkan tenaga kerja dari putra daerah sampai 80 persen. 

Hal ini dapat terlaksana, asal pemerintah daerah bisa mempersiapkan para putra-putri daerah memiliki skill sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian dikatakan Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker RI, Dr Nora Kartika Setyaningrum SE, MSi, saat membuka  Focus Discussion Group (FGD) Sinergitas Pengembangan Pembangunan Destinasi Wisata Mandalika di Hotel Golden Palace, Kamis (21/10). 
Nora menyebut, pandemi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat antara lain pada keberlangsungan usaha di hampir semua sektor. Demikian pula pengembangan pembangunan di lima destinasi wisata super prioritas, dimana terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengembangan di lima destinasi wisata tersebut. 

"Terpilihnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi wisata dunia, akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya muncul banyak peluang dan kesempatan kerja baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Nora.
Dalam mengembangkan destinasi wisata super prioritas tersebut lanjutnya, hal yang tidak boleh dilupakan adalah penyiapan SDM tenaga kerja kompeten, berbarengan dengan pengembangan wisata medis. Sehingga dapat menambah lapangan kerja dan menyerap calon-calon tenaga kerja baru.
"Analisis ini akan menyoroti bagaimana perkembangan penyerapan dan kebutuhan tenaga kerja serta kebutuhan pelatihan kerja sebelum dan saat terjadi pandemi," ujarnya.


Nora berharap dari hasil analisis ini secara umum akan menghasilkan rekomendasi mengenai berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhan dan jenis pelatihan kerja yang sesuai untuk mengisi kesempatan kerja yang ada di lima destinasi wisata tersebut dalam jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang serta strategi yang diterapkan oleh Kementerian/Lembaga dan Stakeholder  terkait untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.
"Analisis Pasar Kerja ini juga akan memetakan sistem pasar kerja sektor pariwisata, mengidentifikasi jenis dan kualifikasi pekerjaan, mengestimasikan jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan dan memetakan kebutuhan pelatihan," pungkas Nora.
Sementara itu Kepala Dinas Nakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi memaparkan, berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2021 angka pengangguran terbuka di NTB sebesar 3,95 persen. Yaitu sebanyak 109.074 orang dengan tamatan Universitas paling tinggi sebesar 7,07 persen. 
"Hal ini dikarenakan lulusan Perguruan Tinggi memilih-milih pekerjaan. Padahal skill dan pengalaman kerja masih sangat terbatas," kata Gde.
Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini menegaskan, selain KEK Mandalika sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) dari 5 DSP di seluruh Indonesia, kini  NTB juga sedang proses pengembangan kawasan industri di pulau Sumbawa, terutama dengan segera akan dimulainya pembangunan infrastruktur Smelter di KSB.
Kedua proyek besar tersebut, kata Aryadi membawa berkah tersendiri bagi terbukanya kesempatan kerja yang cukup besar dalam jangka menengah maupun jangka panjang.